[1]
I. Kamalludin, “Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal)”, positum, vol. 4, no. 2, pp. 78–94, Dec. 2019.